(Dibawah ini beberapa informasi yg saya copas dari beberapa situs web/blog)
RAHASIA DIBALIK CITRA DAN POPULARITAS JOKOWI.
Setelah
kesuksesan politik pencitraan ala SBY sepuluh tahun lalu, kini muncul
politik pencitraan gaya baru. Kali ini melibatkan dukungan masif semua
media baik cetak, elektronik, online, maupun sosial.
Adalah
jokowi yang digadang-gadang untuk jadi presiden dan diblow-up
habis-habisan oleh media-media mainstream. Dukungan secara masif itu
bisa dibilang tidak wajar karena jokowi yang adalah seorang muslim
justru tidak “laku” di media Islam seperti voa-islam, arrahmah,
suara-islam, dll. Bukankah kalau seorang muslim sangat luar biasa dalam
memimpin, maka media-media muslim justru akan ikut memberitakannya
dengan bombastis? Tapi bukannya diberitakan secara bombastis, jokowi
justru diberitakan secara negatif di media-media muslim tersebut, aneh !
Keanehan ini ditambah dengan adanya informasi bahwa kebanyakan media
mainstream terindikasi dibayar untuk pencitraan jokowi. Menurut
informasi, media-media tersebut adalah:
1) First Media Grup
(beritasatu1.TV beritasatu .com, suara pembaruan, Jakarta Globe, Suara
Pembaruan, The Straits Times, Majalah Investor, Globe Asia, The Peak,
Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life, Termasuk
Beritasatu FM. First Media Grup adalah milik James Riady (Lippo Grup),
konglomerat yang bersahabat baik dgn Bill Clinton dan terlibat Lippo
Gate yg terjadi di AS, ketika James Riady cs tertangkap memberikan dana
politik illegal kepada timses capres Demokrat Bill Clinton.
2)
Media lain yang dikontrak mahal untuk pencitraan palsu Jokowi adalah
Detik Grup. Ngakunya milik Chairul Tanjung alias CT, tapi sebenarnya
milik Salim Grup. Detik.com Setiap hari, detikcom memuat berita tentang
pencitraan palsu Jokowi puluhan bahkan kadang lebih 100 berita.
3) Kompas /Gramedia Grup memang tidak segila detikcom siarkan Jokowi, tapi tetap punya KANAL BERITA KHUSUS.
4) Jawa Pos Grup. Tidak melibatkan semua media milik Dahlan Iskan yang
jumlahnya 185 TV, Koran, Online media, dll itu. Sekitar 40% JawaPos Grup
dikontrak.
5) Yang paling gencar jilat Jokowi adalah Koran
Rakyat Merdeka. Ada saja berita (palsu) istimewa tentang Jokowi.
Kontraknya puluhan Milyar.
6) Tempo (majalah dan Online) adalah
media pelopor yg orbitkan Jokowi dengan penghargaan “10 Tokoh Terbaik
(penghargaan abal-abal), hny karena bisa pindahkan PKL.
7)
Tribunnews Grup (Bosowa dan Kompas) juga dikontrak untuk pencitraan
palsu Jokowi. Demikian juga Fajar Grup (Alwi Hamu / Dahlan Iskan)
8) Metro TV, ga tahu sekarang dibayar berapa untuk kontrak pencitraan
palsu Jokowi sampai 2014. Tapi saat Pilkada DKI puluhan Milyar.
9)
SCTV grup. Pemiliknya Edi dan Popo Sariatmadja malah menjadi cukong
utama. Koordinator media pencitraan Jokowi, membantu James Riady.
10) Media raksasa lain seperti Vivanews grup (TV One, ANTV, Vivanewscom
dll) milik Bakrie meski kontrak dgn Cukong Jokowi tapi porsinya kurang
dari 30%.
11) Selain media cetak, televisi mainstream, sosial
media seperti twitter, facebook, kaskus dll juga dikontrak khusus. Lihat
saja di sini. Bahkan di twitter juga mulai ada akun relawan yang
berusaha menjelaskan dengan kata-kata manis mengenai tingkah-polahnya
yang anomali pada tiap akun yang berkomentar negatif. Rumornya ia
memiliki buzzer sebanyak 1500-2000an yang mengelola lebih dari 10.000
akun sosial media .
Buzzer adalah semacam pasukan bayaran online, yang
siap menjaga reputasinya di internet dengan cara menyusup di berbagai
forum dan kolom komentar untuk mendongkrak citranya. Para buzzer bayaran
ini akan berkomentar positif tentangnya dan menyerang habis-habisan
mereka yang tidak melihatnya sebagai “dewa”. Dulu waktu pilkada DKI,
selain orang-orang yang permanen kelola akun untuk pencitraan Jokowi,
dibentuk juga Tim Jasmev. Puluhan Milyar biayanya.
Banyak akun
palsu pembela Jokowi di sosial media. Untuk mendeteksi akun pembela
Jokowi palsu tidak sulit. Salah satunya, banyak hal yang disampaikan
sangat tidak masuk akal.
Praktisi Teknologi Informasi, Chafiz Anwar mengatakan ciri-ciri akun palsu yang digunakan, segi jumlah
komentar melalui media sosial yang serentak menyerang ataupun membela
Jokowi. Padahal, hal itu tidak mungkin dilakukan pemilik akun asli
secara bersamaan.
“Tidak mungkin komentar ribuan sekaligus dilakukan oleh pemilik akun asli,” katanya.
Ciri lainnya yang juga mudah dianalisa, menurut Chafiz, adalah dengan
membandingkan jumlah pembaca dan jumlah komentarnya. Untuk masalah
Jokowi misalnya jika ada yang mengkritiknya di sebuah media online dan
kemudian langsung ada serangan dari ribuan orang seperti itu pernah
dialami terakhir oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf
dan itu bisa ditegaskan kepalsuannya.
“Coba saja bayangkan berita
yang mengkritik di sebuah media online itu. Baru beberapa saat tayang
langsung yang komentar ribuan, itu sangat tidak mungkin. Kalau bukan
sebuah tim yang mengerjakannya yang bisa saja terdiri dari puluhan
orang,” tambahnya.
Yang paling mungkin kata dia lagi, yang baca
satu orang tapi orang ini memegang ratusan akun. Hal ini bisa dilihat
jelas dari komentar-komentar pendukung Jokowi.
Ciri lainnya yang
juga bisa diliat adalah ketidakjelasan identitas para pemain akun ini.
Biasanya mereka kata Chafiz, menggunakan nama-nama palsu dan foto-foto
palsu atau menggunakan gambar kartun.
“Yah satu orang kan gak
mungkin punya 10 akun dengan nama sama dan foto yang sama.Sementara dari
mereka satu orang minimal bisa memiliki 100 akun,” kata Chafiz.
Mereka jelasnya lagi menggunakan mesin pendeteksi dengan keyword-keyword tertentu.
“Misalnya kalimat Jokowi belum pantas jadi presiden.Mesin mereka ini
berjalan seperti halnya mesin pencari google,begitu mesin mendeteksi ada
kalimat atau kata tertentu yang dimasukkan,mereka akan bergerak cepat
dan membalas kalimat-kalimat tersebut,” tegasnya.
Terakhir
dirinya mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing dengan settingan
provokasi maupun ajakan yang mereka mainkan,karena itulah tujuan mereka.
Masyarakat jangan sampai terperdaya oleh provokasi mesin yang mereka
mainkan.
“Pilih saja dengan cerdas dengan menelusuri rekam jejak
para kandidat calon presiden.Jangan percaya dengan permainan seperti
ini,”tandasnya.
Pendapat Amien Rais.
Pendapat senada
disampaikan oleh Bapak Reformasi Indonesia Prof. DR. Amien Rais MA.
Tokoh bangsa yang pertama kali mewacanakan suksesi kepemimpinan nasional
di tengah kuatnya rezim Soeharto. “Jadi ketika saya bilang suksesi,
saya diketawain. Tetapi karena ada substansi pelan-pelan orang terbuka,”
ujar Amien Rais dalam wawancara khusus dengan INILAH.COM di kediaman
pribadinya di bilangan Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa
(1/10/2013).
Kini, Jokowi menjadi obyek kritik “Lokomotif
Reformasi” ini. Secara lugas Amien mengingatkan publik agar tidak
memilih pemimpin hanya berpijak pada popularitas semata. Terkait
melambungnya nama Jokowi, Amien memiliki pandangan tersendiri. “Jadi
secara sistematik saya melihat memang ada brain trust yang melambungkan
Jokowi ke aras politik bahkan mungkin ke kursi presiden,” sebut Amien.
Selain itu, Amien juga bicara soal alasan mengapa dirinya mengritik
Joko Widodo? Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini juga
bicara soal kriteria presiden 2014 mendatang. Berikut wawancara
lengkapnya:
Apa motif Anda mengkritik keras Joko Widodo?
Jadi saya sudah lama berdiam diri. Saya sesungguhnya menunggu ada
sebagian intelektual, politisi, penggiat LSM, kyai, atau siapa saja yang
berani memberikan kritik kepada fenomena Jokowi, yang menurut saya
sudah luar biasa. Jadi secara sistematik saya melihat memang ada brain
trust yang melambungkan Jokowi ke aras politik bahkan mungkin ke kursi
presiden.
Padahal, kalau kita lihat ke belakang, sesungguhnya
Jokowi seperti kepala derah yang lain seperti Walikota Surabaya,
Walikota Yogyakarta, atau walikota yang lebih bagus lagi lebih banyak.
Tetapi memang menurut saya ada usaha yang sistematik (untuk munculkan
nama Jokowi), dari mobil Esemka yang pepesan kosong itu, sampai
mempopulerkan Jokowi seorang walikota terbaik dari lima walikota yang
ada di muka bumi, maka saya makin ngeri.
Lalu?
Sebagai
orang yang belajar ilmu sosial, saya sudah menyimpulkan kesimpulan
sementara, ada kekuatan modal yang akan melambungkan Jokowi sehingga
kalau sampai keinginan modal besar ini berhasil, saya takut, saya
kasihan Jokowi akan tersandera. Saya tidak mengatakan presiden boneka,
tapi akan menurut kepada yang melambungkan yang sangat luar biasa itu.
Nah, demokrasi yang jadi kiblat kita itu, adalah demokrasi jadi-jadian
yaitu demokrasi Amerika. Kita kagum dengan demokrasi Amerika, tapi kalau
kita buka ini demokrasi di Amerika yang menguasai Gedung Putih,
Pentagon, Capitol Hill, itu sesungguhnya adalah kompleks yang dalam
istilah politik itu disebut sebagai military, industrial, congresianal,
dan media complex. Jadi korporasi besar itulah yang sejatinya mendikte
George Bush, Bill Clinton, Obama dan presiden-presiden sebelumnya. Jadi
terkenal dengan ungkapan almarhumm Muchtar Lubis, Demokrat dan Republik
itu sama saja. Satu perompak satu perampok.
Dalam Konteks Jokowi, bisa dijelaskan tentang kekuatan besar tersebut?
Hal ini makin terasa, bahwa kekuatan yang melambungkan Jokowi ke aras
tertinggi itu, memang terlalu kentara. Mereka tidak bisa menahan diri,
Sehingga orkestra dengan politik itu terlalu kentara, dari media massa
yang seragam, pengerahan cyber troops, orang kritik Jokowi di media,
nanti ada ratusan yang menghantam tanpa ampun dengan kata-kata
semestinya tidak layak dan elok.
Tapi kalau seperti saya, anjing
menggonggong kafilah berlalu. Saya hanya ingin menunjukkan hati-hati,
kalau presiden siapapun yang bisa bertengger jadi lurah Indonesia karena
dengan dukungan luar biasa dukungan modal tanpa batas itu, percayalah
dia akan menjadi sandera dari pendukungnya.
Analisa Anda cenderung konspiratif, apa indikator yang paling kuat?
Jadi seperti cyber troops itu kan tidak wajar. Prabowo Subianto tidak
mengalami seperti itu, SBY juga tidak ada. Jadi ini ngebet. Karena
ngebet ya ketahuan. Saya punya kecenderungan, sebagai orang kampus yang
dididik berfikir ilmiah itu memang tidak akan mengatakan kalau tidak
yakin. Jadi kembalilah dan tengoklah Solo yang kumuh, miskin, dan gelap.
Kemudian dikatakan walikotanya menjadi salah satu walikota terbaik di
muka bumi. Ini konspirasi media massa.
Jadi, ini ada kompleks
dari pemilik modal, pemilik media massa, kekuatan politik di DPR dan di
tengah-tengah massa, sudah kena hypnotisme atau dalam bahasa INILAH.COM
“nina bobo” Jokowi. Tetapi saya tidak ada pamrih kecuali mengingatkan
jangan sampai kita menganggap demokrasi untuk rakyat tapi ternyata milik
pemilik modal.
Sekarang sudah terbaca kan kemana proyek-proyek
DKI kemana larinya? mereka kira-kira yang mendukung. Yang kita takutkan
ribuan triliunan kekayaan Indonesia mulai perkebunan, pertambangan,
pertanian kekayaan laut dan lain-lain. Kalau sampai presiden mendatang
itu menjadi tersandera oleh kekuatan modal itu, rakyat hanya akan jadi
pelengkap penderita.
Apakah Anda bisa perjelas siapa pemilik modal itu apakah dari kelangan ‘hitam’?
Saya tidak akan mengatakan hitam, cokelat, abu-abu dan lain-lain.
Hampir bisa dipastikan, bahwa pemodal besar itu mesti dihinggapi
patologi profit. Jadi siang-malam yang difikir adalah profit dan profit.
Sementara untuk menagguk keuntungan itu angger-angger atau kaedah
moral, kaedah agama, sosial etika, itu sudah terbenam.
Nah, cuma
repotnya, sejak jaman dulu sampai sekarang untuk memahamkan yang cukup
jelas ini kepada rakyat itu tidak mudah, bahkan kadang-kadang jadi
bumerang. Tapi karena saya membaca sejarah para nabi, tokoh perubahan,
memang itu, rakyat selalu mudah untuk dibelokkan kesana kemari oleh
opinion leaders, media massa dan lain-lain.
Bahkan contoh telak
dalam sejarah kuno bagaimana Bani Israel yang tertindak menjadi budak,
ketika diajak salah satu putera terbaiknya yaitu untuk diajak keluar
dari cengkeraman Firaun dari Palestina, malah salah paham, mereka malah
marah sama Musa. Musa dikatakan gila. Persis seperti nabi, apalagi Amien
Rais yang tidak sekutu hitamnya nabi jadi tidak pernah gusar ketika
dikatakan tidak paham masalah, bodoh dan lain-lain.
Selama
setahun Jokowi di Jakarta, ada capaian yang mendapat apresiasi publik
seperti blusukan, lelang jabatan termasuk mengurai kemacetan di Tanah
Abang.
Apa anda tidak melihat sisi baik Jokowi?
Tanah Abang
sekarang lancar, itu harus diacungi jempol. Belum banyak sesungguhnya
tapi itu cukup saya catat. Memang mengatasi banjir dan macet tidak cukup
dua bulan, jadi butuh satu periode kepemimpinan gubernur secara utuh.
Itu pun kalu tidak ada guncangan-guncangan yang lain. Artinya, ekonomi
stabil, mudah-mudahan bisa.
Terkait dengan satu periode gubernur utuh, bagaimana dengan dorongan agar Jokowi maju menjadi Capres?
Ketika pejabat disumpah demi Allah itu sesungguhnya bukan main-main.
Jokowi kan disumpah lima tahun, lalu di tengah jalan terbengkalai
tugasnya, karena mengincar lebih tinggi dan tergoda apa tidak menyalahi
etika dan fatsoen politik.
Kritik Anda ke Jokowi mendapat perlawanan dari para pendukungnya, apa komentar Anda?
Jadi saya tahu, sebagian besar rakyat tidak sepaham dengan saya. Tapi
ekstremnya, andaikan 250 juta rakyat mengatakan kita harus ke utara
mendukung Jokowi, saya mengatakan pikir dulu. Kalau saya ke selatan,
tapi harus ada yang mengingatkan. Karena seseorang dielukan itu akhirnya
lupa. Kita belum lama toh, dulu Bung Karno kita lupa, baru beberapa
tahun Pak Harto sudah seperti Bung Karno, 7 kali dipilih dengan aklamasi
oleh anggota MPR.
Jadi ketika saya bilang suksesi, saya
diketawain. Tetapi karena ada substansi pelan-pelan orang terbuka.
Spekulasi bahwa saya kritik Jokowi untuk menjodohkan Prabowo-Hatta, saya
ngiri, syirik, itu tidak ada kentang kimpulnya (tidak ada korelasinya).
Jadi saya mengingatkan bangsa ini, mau mimpin lurah Indonesia, jadi
tolong dipikir lebih jernih lagi untuk tidak menganut grubyug untuk
latahisme, saya peringatkan yang menjadi cyber troops Jokowi itu apa
tidak malu pada diri sendiri, saya sarankan sebelum tidur merenung 1-2
menit, apa yang saya lakukan betul apa tidak. Menghujat seenaknya dengan
kata-kata yang kurang senonoh itu menurut saya kurang pas, ketika saya
ditanya ya itu, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.
Sehingga saya sesungguhnya punya impian, bukan kita ingin mencontoh
demokrasi liberal yang brengsek itu, tetapi kalau kita ingat dalam
memilih lurah saja, itu lurah tidak dipilih asal-asalan, milih bupati
dan walikota tidak asal-asalan.Karena itu, sesungguhnya ada semacam
gurauan, saat SBY menang, bersama kita bisa. Bisanya tidak jelas, apakah
bisa melindungi alam, menegakkan hukum, meningkatkan Iptek. Saya pikir
pengalaman masa lalu itu mungkin akan menjadi beban para capres itu
untuk berpikir keras. Karena kalau cuma popularitas tidak menjamin.
Apakah bisa dikatakan, karena hanya modal popularitas SBY di 2004 lalu, maka hasilnya seperti saat ini?
Jadi kata orang awam itu kapan proses transisinya demokrasi berhenti,
jadi masih up and down terus. Saya melihat pengalaman dari negara
berkembang, dipilih karena menekan rakyatnya seperti Saddam Husein,
Husni Mubarak, Moammar Khadafy, atau di negara-negara Asia para diktator
itu. Tapi juga ada memang populer, Juanita Peron, karena istrinya
Peron, saat pilpres menang mutlak. Tapi gak sampai setahun mundur,
karena tidak ada negarawan.
Ada juga Joseph Estrada, populer
menjadi bintang film tidak sampai setahun harus diganti. Nah Jokowi,
soal blusukannya luar biasa, gak pernah ngantor. Kalau blusukan terus
kapan kerjanya. Memang Ahok ada sebagai wakil, tapi yang megang komando
adalah Gubernur. Mungkin saja, blusukan akan mengalami titik jenuh,
kalau blusukan 2-3 tahun tapi masalah mendasar Jakarta belum bergeser,
itu bisa juga menjadi bumerang.
Jadi sesungguhnya, saya dikatakan
terlalu keras, tajam, mungkin karena tidak ada yang lain yang kritik.
Saya ingat betul, saat saya menyampaikan ide suksesi Pak Harto, saya
sendirian betul, sampai teman-teman diskusi saya tidak datang ke rumah
saya karena takut, tapi lama-lama kemudian terbuka juga.
Kalau
saya begini, saya menasehati sama-sama wong solo, popularitas Jokowi ini
tidak mesti 20 tahun muncul, dia mendapatkan berkah seperti itu, Cuma
sekarang ini dia diberi amanat lima tahun di DKI Jakarta sebaiknya
bekerja sebaik-baiknya, dia masih muda, kalau dia sukses bisa melenggang
sambil mengasah jam terbang, kalau dia bisa merefleksikan lagi sebagai
calon pemimpin Indonesia, selesaikan amanat yang sudah disumpah
mudah-mudahan akan jadi bagus.
Juga jangan pernah mau didikte
pemilik modal. Pemilik modal itu 24 jam itu uang, uang dan uang tidak
pernah berpikir si suto, noyo, duta dan waru. Jadi saya ada mix feeling,
di samping kritik saya dianggap terlalu keras sampai ke intinya, tapi
di balik itu ada harapan, kalau dia bisa menampung pikiran saya ini,
maka dari sudut fatsoen politik, sumpah itu dipenuhi. Ketika dia
disumpah ada mushaf al-Quran.
Ketika sudah selesai (5 tahun)
tidak kemmudian menyulap Jakarta menjadi singapura, tidak mungkin juga,
tapi Jakarta mulai rapih, mulai tertata, mulai kurang kemacetan, mulai
memperoleh air bersih, sudah nampak, kemudian silakan (maju capres).
Apa makna kritik anda terkait nasionalisme Jokowi?
Sebagai kader PDI Perjuangan, dia tidak harus sama dengan Bu Mega,
karena dulu yang salah tokoh-tokoh yang mengitari Ibu Mega. Dulu dua
tanker Pertamina dijual, sekarang kita sewa, Indosat yang merupakan
karya bangsa, tapi kemudian dijual dengan harga Rp8 triliun padahal
labanya per tahun Rp3 triliun. Ini kan asset negara.
Jadi
bagaimana konglomerat hitam yang ribuan triliun, diputihkan melalui
release and discharge, gas tangguh di Papua diijon ke China untuk sekian
puluh tahun dengan harga yang tidak berubah, flat. Gas dan maupun
minyak maupun batubara itu mesti naik.
Seperti ini yang saya
pikir dan Jokowi tidak usah seperti yang lain. Saya sesungguhnya ketika
dia berani menolak rencana untuk sebuah tempat di Solo yang strategis
untuk dijadikan mall, itu menunjukkan keberpihakan rakyat kecil. Itu
Jokowi asli. Jokowi yang asli perlu dikembangkan. Jangan sampai pernah
berutang kepada orang yang melambungkan karena ada udang di balik
tepung.
Sisi lain Anda kritik Jokowi, sisi lain anda membangun komunikasi partai Islam?
Saya kan dari kalangan santri, ada semacam bias subyektif bahwa
kalangan santri jangan sampai tidak ikut menentukan masa depan negeri
ini. Padahal partai santri kalau dikumpulkan lebih tinggi dari Partai
Demokrat, Partai Golkar bahkan PDI Perjuangan. Memang di kisaran 5-8
persen, tapi kalau dikumpulkan jadi kuat.
Kita tidak mungkin usul
perbaiki negeri ini kalau kita bercerai berai. Kalau kita bersatu, kita
punya bargaining position kepada kekuatan yang lain, dari masa depan
kita bicarakan bersama Di forum UII yang digelar dua minggu sekali,
selain yang datang tidak selalu sama orangnya, tapi yang jelas yang kita
bicarakan belum pernah menyebut siapa yang layak jadi capres. Tapi
temanya berganti-ganti seperti masalah energi, moneter, ekonomi, masa
depan perbankan dan pertambangan, perpajakan, rule of law, pembelaan
terhadap kaum duafa. Belum sekalipun kita bicara Capres.
Mau saya
itu, kita sudah tahu, dari masukan-masukan itu kelihatan jadi agenda
nasional kita itu ada skala prioritas. Pertama melindungi sumber daya
alam kita dari terkaman asing, membangun clean and good governance,
penanganan hukum tidak boleh tebang pilih, dan mengejar ketertinggalan
Iptek kita dengan bangsa lain. Kalau agenda sama, itu lebih enak, baru
bicara bagiamana masa depan karena tidak mungkin, umat Islam sendirian
memikul masalah nasional sendiri. Begitu juga tidak mungkin kaum
nasionalis senidirian.
Anda masih percaya politik aliran?
Masih. Sekalipun politik aliran disebut kuno. Tapi faktanya suara santri
35%. Apa kita memegang pahat atau kuas untuk melukis, jadi jangan jadi
penonton. Ini forum terbuka, saya sampaikan di pertemuan saudara kita
dari intel, polisi silakan datang. Jadi suasana santai, tidak pernah
tegang. Walaupun yang kita bahas berat.
Saya sudah 70 tahun, saya
yakin tidak ada lagi kepentingan, kecuali saya sebelum menutup mata
selamanya ada perbaikan, kalau dari segi kehidupan pribadi, apa yang
kurang buat saya? kalau kata orang Jawa legan golek momongan, sudah
tidak ada masalah, masih cari masalah. Tapi tugas intelektual itu tidak
di menara gading atau di kehidupan sendiri, tugas intelektual di
tengah-tengah massa yang banyak kalau bisa memberikan kontribusi.
Ada respons dari warga Muhammadiyah?
Warga Muhamamdiyah itu punya ciri khas, politiknya terlalu netral,
tidak tajam. Dibandingkan dengan teman NU, orang Muhammadiyah malah
tidak tajam, karena doktrin amal sholeh terlalu banyak, kadang-kadang
doktrin pemikiran tidak dibenahi, Muhammadiyah termakan rutinisme. Jadi
Islam dan amal soleh menyatu, dimana pun warga Muhammadiyah ada, buatlah
masjid, Rumah Sakit, TK sampai Universitas. Saya jarang ditanya
pertanyaan politik.
Apa prinsip hidup Anda?
Sesungguhnya
saya punya prinsip kehidupan begini, kalau para nabi menjadi suri
tauladan kaum beriman itu sikapnya memang sangat jelas, mereka
menyampaikan sesuatu untuk kebaikan bersama, setelah itu mereka
tawakkal.
Jadi apakah umat mendengar atau tidak, yang jelas sudah
disampaikan, jadi anak saya yang paling kecil, mengritik, “bapak sudah
sepuh kok masih bicara urus politik, sudahlah pak rakyat maunya seperti
itu sudah titik. Pak enjoy life pak. Bersama kita pak”. Tetapi kalau
ajaran agama kita, kalau ada yang tidak benar, sampaikan dengan lisanmu,
paling tidak, kalau tidak ada kekuatan ya dengan tulisan. Itulah
filosofi hidup saya. Kalau saya dipuji tidak besar kepala, kalau dicaci
lantas juga tidak dlosor.
Dulu waktu menyuarakan suksesi Pak
Harto, banyak telpon apakah sudah bosan hidup? kami tahu agenda
anak-anak sekolah anak-anak Anda. Ini sesuatu yang biasa. Justru yang
tidak biasa, di alam demokrasi tokohnya dikritik malah kebakaran
jenggot, malah kasihan tokoh itu. Itu namanya kekanak-kanakan, puber
saja belum, masih kekanakan.
Tanggapan Raden Nuh (Pencetus Akun Twitter AntiKorupsi @Triomacan2000).
Dihubungi via telepon pada Rabu, 29 Januari 2014, Raden Nuh yang sedang
berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, memberikan jawaban atas
pertanyaan kami sebagai berikut :
Tanya :
“Apa pendapat Anda dengan semakin terbongkarnya agenda tersembunyi pihak asing yang gencar promosikan Jokowi sebagai capres ?”
Raden Nuh :
“Bagus ! Rakyat harus diberitahu sebenar – benarnya dan selengkap –
lengkapnya mengenai siapa Jokowi sesungguhnya, apa agenda pribadi dan
agenda asing, dan terpenting apa maksud dan tujuan sebagian pengusaha
besar Tionghoa yang semua bersatu padu mendukung pencapresan Jokowi
dengan segala cara, daya, bantuan jaringan media media dan bantuan dana.
Rakyat harus disadarkan betapa bahaya bagi bangsa dan negara jika
Indonesia dipimpin oleh seorang presiden boneka. Presiden yang tunduk
dan patuh pada perintah dan keingan tuannya, para pengusaha besar
tionghoa, yang selama ini dikenal sebagai perusak dan pencuri kekayaan
negara. Maksud saya para pengusaha tionghoa pendukung Jokowi itu lho,
bukan semua pengusaha Tionghoa. Masih banyak pengusaha Tionghoa yang
merah putih, nasionalis, berjiwa raga Indonesia.”
Tanya : “Apakah
Anda masih memantau twit dari akun @Triomacan2000 sejak Anda tinggalkan
lebih setahun lalu? Bagaimana Anda menilai kualitas dan tema – tema
besar yang diangkat akun itu?”
Raden Nuh :
“Praktis sejak
saya tidak aktif lagi kelola akun @Triomacan2000, saya jarang
memperhatikan twit – twit mereka. Saya hanya lihat jika ada teman yang
infokan sesuatu yang menarik atau bikin gempar publik. Sering juga
memantau kalau ketika baca koran atau nonton TV. Terakhir saya menonton
acara Metro Realitas yang berjudul Kicauan Akun Hantu Triomacan2000,
geli rasanya. Kok media sebesar dan sekaliber Metro TV mau menyiarkan
tayangan acara yang sangat kentara pesanan dan sangat dangkal
investigasinya.
Tanya :
“Bagaimana tanggapan Anda mengenai banyaknya media yang memuat berita pencitraan Jokowi ?”
Raden Nuh :
“Pertama, sudah pasti saya sangat prihatin. Kenapa media massa kita
terlalu mudah dan murah menjual idealisme, membohongi rakyat, membodohi
pembaca atau penontonnya. Media memang membutuhkan income untuk menutupi
biaya operasional dan mencari keuntungan, tetapi apa yang kita saksikan
sekarang sungguh luar biasa memalukan. Seakan – akan tidak ada tokoh
lain yang lebih layak dan pantas diberitakan selain Jokowi. Kedua, Media
nasional kita sudah menyimpang dari cita – cita awal atau maksud dari
pendiriannya, menyampaikan kebenaran dan mencerdaskan bangsa. Saya tidak
mempermasalahkan media – media milik konglomerat Tionghoa yang secara
masif dan kontiniu mengiklankan Jokowi. Mereka memang mau menjadikan
Jokowi sebagai presiden boneka, mereka mau melemahkan Indonesia melalui
Jokowi. Ketiga, Kita tahu deh, siapa Jokowi itu sebenarnya. Ratusan
walikota dan belasan Gubernur di Indonesia punya kemampuan dan
integritas jauh di atas Jokowi. Faktanya Jokowi hanya kelihatan bagus
karena setiap hari selama dua tahun ini, media bayaran dan milik
pengusaha Tionghoa mempromosikan dia besar – besaran. Ini sangat
berbahaya.
Tanya :
“Kenapa sangat sedikit tokoh yang berani berkomentar negatif tentang Jokowi?”
Raden Nuh :
“Fenomena ini memang menyedihkan, sangat menyedihkan. Sebagaian besar
para tokoh bangsa kita takut berpendapat melawan arus utama opini. Takut
tidak populer atau dikecam oleh pendukung -pendukung Jokowi yang
terorganisir dan memang dibayar serta ditugaskan untuk menjaga citra
Jokowi. Mereka melihat betapa kasihannya tokoh tertentu yang berani
mengkritik Jokowi melalui media. Kontan mereka dicerca, dihina, dibully,
malah ada yang dicaci maki oleh pendukung jokowi yang sebenarnya adalah
bagian dari timses Jokowi. Namun, sayangnya, ketakutan para tokoh ini
tidak boleh diikuti oleh para akademisi yang memiliki dasar akademis
atau kajian ilmiah jika mereka mau mengungkapkan konspirasi besar
dibalik pencitraan palsu Jokowi atau jika mereka mau menilai Jokowi
dengan dasar penelitian dan studi yang kuat. Akademisi kan tidak boleh
bohong, mereka harus mengatakan apa adanya. Jika Jokowi memang gagal,
tak layak jadi gubernur, ya mereka harus berani mengatakannya kepada
rakyat Jakarta. Kenapa harus sungkan ?”
Tanya :
“Pertanyaan terakhir, menurut Anda apakah Jokowi akan jadi capres pada pilpres 2014 nanti ?
Raden Nuh :
“Saya berkeyakinan Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP pasti tidak akan
bersedia mengajukan Jokowi sebagai capres. Terlalu besar risikonya jika
negara ini dipimpin oleh orang suruhan atau kacung pengusaha Tionghoa.
Mau jadi apa negara ini jika presidennya lemah, tidak berintegritas dan
moralnya hancur seperti Jokowi ? Indonesia ini negara besar, mengurus
Solo saja Jokowi itu sebenarnya gagal kok. Memimpin Jakarta, sudah
terbukti Jokowi tidak mampu. APBD tidak terserah hanpir 50%, program –
program mandek, KKN makin parah, janji kampanye Jokowi hampir 90% tidak
bisa dia penuhi. Masak orang seperti ini mau dijadikan calon presiden ?
Bunuh dirinya namanya ! Konglomerat Tionghoa mungkin saja sudah
menyadari bahwa PDIP mustahil mencalonkan Jokowi, sekarang mereka sedang
mencari cara bagaimana menekan atau bahkan mungkin menggulingkan Bu
Mega dari jabatan Ketua Umum PDIP. Alternatif lain, pemodal – pemodal
Jokowi harus membeli dukungan partai lain. Barangkali ada partai yang
nanti bisa raih suara cukup dan kebetulan butuh uang sehingga mau
menyerahkan mandat rakyat yang dipraihnya melalui pemilu kepada para
pemodal Jokowi dengan imbalan uang.
***
4 Korupsi Jokowi Di Solo.
Opini, popularitas, bahkan electabilitas Jokowi itu adalah semu dan hanya rekayasa atau cipataan tim sukses Jokowi, yang dipimpin ahli Polster dan strategi politik Stanley Bernhad Greenberg untuk menyesatkan rakyat dan menyebabkan rakyat percaya, terpedaya kebohongan itu.
Diakui, upaya pencitraan dan pembentukan persepsi positip terhadap Jokowi berhasil karena dilakukan secara sistematis, masih, kontinue, melibatkan jaringan media dan tokoh, menghabiskan biaya triliunan rupiah, disutradarai konsultan ahli strategi politik dan pollster (pengumpul suara) nomor satu di dunia.
Dampak atau hasilnya memang luar biasa, rakyat Indonesia terkecoh opini sesat. Tidak mendapat gambaran seutuhnya tentang fakta – fakta sebenarnya tentang Jokowi. Ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tulisan, artikel, berita, tayangan dan sejenisnya ditampilkan secara apik oleh tim sukses Jokowi di bawah komando Stanley Bernhard Greeberg, sang ahli strategi politik dan pollster nomor satu dunia.
Mengupas fakta – fakta tentang diri Jokowi ini sangat menarik. Banyak misteri yang mengundang tanya tanya. Banyak informasi yang ditutup rapat, dirahasiakan, agar tidak menjadi pengetahuan rakyat luas.
Pada kesempatan pertama ini, fakta tentang diri Jokowi kita mulai dari fakta – fakta korupsi Jokowi selama menjadi Walikota Solo 2005-2011 yang diperoleh dari instansi penegak hukum (Kejari Solo dan Kejati Jawa Tengah), Pemkot Solo, dan sumber lain yang terlibat atau mengetahui pasti korupsi Jokowi ini.
1 Korupsi Pelepasan aset Hotel Maliyawan
Korupsi Jokowi selaku walikota Solo yang paling telak, kasar dan vulgar adalah pada pelepasan aset pemkot Solo berupa bangunan hotel Maliyawan. Pada pelepasan aset pemkot Solo atas bangunan hotel Maliyawan ada dua tindak pidana Jokowi, yakni : pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan dan dugaan suap dari Lukminto kepada Jokowi.
Secara ringkas dapat disampaikan, Jokowi terbukti merekayasa pelepasan aset bangunan hotel Maliyawan Solo secara ilegal dan langgar hukum. Semula Pemkot Solo yang ngotot mau beli tanah hotel milik pemda Jawa Tengah dan sudah menganggarkan dana pembelian tanah melalui APBD Solo. Tapi, Jokowi diam – diam telah menjual bangunan hotel Maliyawan kepada Lukminto. Diduga ada suap untuk Jokowi dari Lukminto atas penjualasan aset pemkot Solo (bangunan hotel Maliyawan) yang langgar hukum itu.
Terhadap penjualan aset bangunan hotel Maliyawan itu, Jokowi terbukti melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 38/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Negara.
Jokowi juga telah melanggar batas kewenangannnya sesuai dgn UU Pemda No. 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, sbgmn sdh diubah dgn diubah untuk keduakalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dan sejumlah peraturan pemerintah terkait pelepasan aset.
Jokowi terbukti telah melanggar PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Perda No 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
KKN Jokowi bersama Lukminto telah melanggar Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Tahun 2010 yang telah menganggarkan pembelian tanah Hotel Maliyawan sebesar Rp 4 Miliar dari pemda / BUMD Jawa Tengan (CMJT).
Jokowi juga telah melanggar Nota Kesepakatan Pemkot Solo dengan DPRD Kota Solo No 910/3.314 dan No 910/1/617 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Solo.
2 Jokowi melanggar hukum dan diduga korupsi dana hibah KONI Solo Rp. 5 miliar.
Pada thn 2008 KONI Surakarta (Solo) mengajukan permohonan bantuan anggaran pembinaan dan bonus atlet berprestasi ke pemkot Solo. Atas permintaan KONI, pemkot Solo menyampaikan usulan RAPBD 2009 dengan alokasi dana hibah sebesar Rp. 11.3 M untuk KONI Solo.
Nota RAPBD 2009 Pemkot Solo dengan rencana anggaran hibah untuk KONI Solo disetujui DPRD Solo dan ditandatangani Jokowi selaku Walikota.
Sebelumnya pada tahun 2008 PERSIS Solo juga mengajukan permohonan dana bantuan ke Pemkot Solo. Tapi tidak disetujui karena dilarang peraturan dan perundang – undangan.
Terbukti bahwa APBD Solo TIDAK mengalokasikan dana hibah ke PERSIS Solo pada APBD tahun 2009.
Namun dalam pelaksanaanya, DPRD Solo menemukan penyimpangan pencairan dana Rp. 11.3 Milyar itu oleh Jokowi, di mana dana APBD 2009 untuk hibah KONI Solo hanya diterima sebesar Rp. 6.3 miliar, atau kurang Rp. 5 miliar dari anggaran APBD 2009 yang sudah disahkan.
KONI Solo melalui Wakil Ketua KONI Gatot Sugiharto mempertanyakan kemana kekurangan uang Rp. 5 miliar yang tidak diterima KONI. Jawaban walikota Jokowi bahwa sisa uang Rp. 5 miliar dana hibah hak KONI itu sudah dialihkan untuk PERSIS (Persatuan Sepak bola Solo).
Pengalihan uang Rp. 5 Miliar dana Hibah KONI melanggar UU dan hukum karena tanpa ada persetujuan DPRD dan Mendagri. Sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dana APBD tidak diperbolehkan dihibahkan ke cabang olah raga termasuk sepakbola.
Tindakan Jokowi itu melanggar UU No. 32 thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 59 thn 2007 serta Perda APBD Kota Solo.
Belakangan diketahui uang Rp. 5 miliar hak KONI SOLO telah dialihkan dan disebut Jokowi sudah diterima PERSIS Solo juga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tidak ada laporan penerimaan dana hibah dari APBD 2009 atau hibah dari KONI Solo untuk PERSIS Solo sebesar Rp. 5 miliar dalam laporan keuangan PERSIS Solo tahun 2009.
3 Korupsi Jokowi dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS)
Pada tahun 2010, APBD Solo menganggarkan dana BPMKS sebesar Rp. 23 miliar untuk 110.000 siswa SD, SMP dan SMA Kota Solo.
Penyimpangan dan korupsi Jokowi adalah pada proses penganggarannya yang terjadi penggelembungan jumlah siswa dari 65.000 menjadi 110.000 siswa dengan modus duplikasi nama siswa, sehingga anggaran APBD 2010 yang seharusnya hanya Rp. 10.6 miliar dimark up menjadi Rp. 23 miliar. Dari dana APBD tahun 2010 sebesar Rp. 23 miliar itu, dilaporkan tersisa Rp. 2.4 miliar atau terpakai /tersalurkan Rp. 20.6 miliar.
Hasil verifikasi tim audit BPK dan Itjen Kemendagri, telah terjadi korupsi pada program BPMKS sebesar Rp. 9.5 – 13 miliar dari penggunaan dana APBD tahun 2010 sebesar Rp. 23 miliar.
Untuk program BPMKS pada APBD 2011 dan 2012 juga terjadi penyimpangan dan korupsi yang sama dengan modus yang sama.
Pihak masyarakat sudah melaporkan perihal korupsi Jokowi di program BPMKS ke KPK, tetapi seperti kita ketahui bersama, puluhan ribu laporan masyarakat di KPK menumpuk menunggu antrian bertahun – tahun untuk mulai diusut.
4 Korupsi Jokowi pada proyek pengadaan Videotron Manahan Solo
Korupsi mantan Walikota Solo Joko Widodo yang menjadi catatan hitam adalah korupsi Jokowi pada proyek VIDEOTRON Manahan Solo pada 2008.
Keterlibatan Walikota Solo Jokowi pada pengadaan pembangunan sarana Reklame Videotron di pertigaan Gelanggang Olah Raga (GOR) Manahan Solo, dimulai dari perintah atau disposisi Walikota Jokowi kepada Budi Suharto Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Solo pada Desember 2008.
Perintah atau disposisi Walikota Solo Jokowi kepada Budi Suharta Kadispenda itu pada intinya adalah untuk memberikan pekerjaan pemasangan reklame videotron itu kepada PT. Loka Niaga Adipermata.
Penetapan lokasi dan kelayakan (Feasibility Study) pemasangan reklame videotron itu sebelumnya sudah dilakukan oleh CV. Tika Martindo dengan sumber anggaran APBD sebesar Rp. 90 juta. Penetapan CV. Tika Matindo sebagai pelaksana studi kelayakan dilakukan tanpa lelang. Penunjukan langsung oleh Kadispenda atas perintah Walikota Solo Jokowi.
Setelah studi kelayakan penetapan lokasi pemasangan sarana reklame videotron selesai dilakukan, yakni direkomendasikan di pertigaan GOR Manahah, PT. Loka Niaga Adipermata mengirim surat kepada Walikota Solo, pada tanggal 15 Desember 2008.
Surat PT. Loka Niaga Adipermata kepada Walikota, diteruskan Jokowi kepada Kadipenda Solo Budi Suharta dengan disposisi “Diajukan segera sebagai peserta lelang terdaftar”.
Disposisi Walikota Jokowi itu kemudian dituangkan dalam surat jawaban Kadispenda kepada PT. Loka Niaga Adiperdana pada tanggal 19 Desember 2008.
Pada tanggal 22 Desember 2008 atau 3 hari setelah surat Kadispenda Solo kepada PT. Loka Niaga Adiperdana diterbitkan, Dispenda Solo mengirim surat undangan kepada perusahaan – perusahaan biro iklan rekanan terdaftar Pemkot Solo untuk menghadiri penjelasan lelang pengadaan Baliho, Bando, Billboard, dan lainnya, yang akan dilaksanakan pada 23 Desember 2008 atau hanya satu hari terhitung sejak surat undangan penjelasan lelang disampaikan.
Pada tanggal 23 Desember 2008 dilakukan penjelasan lelang di Kantor Dispenda Solo yang dihadiri beberapa perusahaan biro iklan rekanan pemkot Solo. Namun, semua biro iklan yang hadir dalam penjelasan lelang di kantor Dispenda Solo itu tidak ada yang mengetahui bahwa pemkot Solo juga sedang melelang pengadaan sarana reklame videotron, kecuali PT. Loka Niaga Adiperdana.
Pada 24 Desember 08, sekitar pukul 14.00 WIB digelar rapat di ruang lantai 2 kantor Dispenda, dipimpin langsung Kadispenda Solo Budi Suharto. Hadir pada rapat itu antara lain Budi Ismoyo (PT Jarum), Wardani ( DKP), Aroni (DTT), Singgih ( Kantor Aset) & Yosca H (DLLAJ Solo).
Rapat tanggal 24 Desember 2008 di lantai 2 Dispenda Solo itu ditetapkan para pemenang lelang sesuai dengan arahan Walikota Jokowi kepada Kadispenda. Khusus untuk paket pengadaan sarana reklame videotron senilai Rp. 4 miliar diserahkan kepada PT. Loka Niaga Adiperdana yang merupakan satu – satunya perusahaan biro iklan yang mengetahui informasi lelang dan juga merupakan satu – satunya biro iklan yang mendapat undangan untuk mengikuti lelang paket pengadaan videotron pemkot Solo.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo sudah mengusut korupsi videotron ini, namun perkembangan penyelidikan dan penyidikannya macet total. Padahal, Kejari Solo sudah menemukan bukti korupsi di antaranya temuan bahwa CV. Tika Martindo pelaksana studi kelayakan adalah perusahaan fiktif yang tidak diketahui alamat dan keberadaaanya.
Di samping itu, Kejari Solo juga sudah menetapkan Budi Suharta sebagai tersangka, namun tiba – tiba status tersangka korupsi Budi Suharta dicabut kembali tanpa dasar dan alasan yang jelas.
Padahal penetapan tersangka terhadap Budi Suharta dan pejabat – pejabat Dispenda Solo serta direktur PT. Loka Niaga Adiperdana akan menguak keterlibatan Jokowi dalam korupsi serta akan menyeret mantan walikota Solo yang kini adalah capres PDIP sebagai tersangka korupsi videotron Manahan Solo.
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) Jokowi pada proyek pengadaaan videotron Manahan Solo ini sebenarnya sangat mudah dibuktikan, namun sayangnya ada intervensi ‘tangan sakti’ kepada Kejari Solo dan penyidik. KPK diharapkan segera masuk mengambilalih kasus korupsi Jokowi yang sudah terkatung – katung penuntasannya selama 4 tahun.
Pihak Kejari Solo dan Kejati Jawa Tengah memang mengeluhkan adanya intervensi dan tekanan dari pihak tertentu yang meminta kasus – kasus korupsi Jokowi selama menjabat walikota Solo di peti-es kan.
***
Daftar Cukong Jokowi Sang Capres Boneka.
Pemungutan suara sebagai salah satu tahapan Pemilu baru usai, PDIP yang menggunakan Joko Widodo untuk mendulang suara terpaksa menelan pil pahit karena perolehan suara versi perhitungan cepat (quick count) hanya meraih suara sekitar 19% atau jauh di bawah target > 30% suara.
Perolehan suara PDIP ini sangat mungkin membuyarkan harapan pencapresan Jokowi untuk ditetapkan. Kekecewaan terbesar dialami para cukong atau mafia konglomerat cina, pendukung utama pendanaan dan segala sumber daya untuk pemenangan Jokowi.
Siapa saja konglomerat dan tokoh yang menjadi donatur, sponsor, pendukung Jokowi? Berikut ini sebagian dari mereka :
1 Edward Soerjadjaja: dia adalah orang pertama yang mengakui mendukung Jokowi dan Ahok pada pilgub DKI Jakarta 2012 lalu dengan pendanaan. Ahok sempat membantah, akan tetapi kita lebih baik percaya kepada Edward karena dia adalah pengusaha yang tidak berkepentingan mengakui mendukung pasangan yang tidak terkenal. Dana dari Edward waktu itu adalah sebesar Rp. 30 miliar, dan pada masa pemerintahan Jokowi-Ahok perusahaan Edward memperoleh proyek monorel, MRT dan lain – lain.
2 Sebelumnya, nama Lukminto bos Sritex Solo, Imelda Tio bos Paragon Grup dan Sun Motor Grup dan Michael Bimo Putranto dikenal sebagai pendukung dan penyumbang dana kampanye Jokowi di Solo.
3 Prajogo Pangestu: konglomerat pemilik konsesi 5 juta hektare lahan dan hutan di Indonesia ini, hadir dalam rapat antara Jokowi-Ahok dan Megawati pada Desember 2013 untuk membahas perpindahan Ahok ke PDIP bila Jokowi menjadi presiden sehingga Jakarta tetap berada di bawah kendali PDIP.
4 60 pengusaha besar yang berkumpul di Kantor Pusat PDIP sehari menjelang pencapresan Jokowi dan tujuan mereka berkumpul sebagaimana diakui Tjahjo Kumolo adalah untuk memberikan sumbangan besar kepada PDIP.
5 Jusuf Kalla: JK adalah orang yang pertama kali membawa Jokowi ke Jakarta dan juga membujuk Megawati untuk menunjuk Jokowi sebagai capres. JK juga mendanai Jokowi-Ahok pada pilgub kemarin meski dalam jumlah kecil jika dibanding konglomerat cina.
6 Stan Greenberg: awalnya saya tidak percaya bualan Triomacan2000 tentang keterlibatan Stan Greenberg, namun masuknya majalah The Foreign Policy dan Fortune yang memiliki hubungan erat dengan Stanley Greenberg dalam menulis tentang Jokowi adalah 50 besar pemimpin besar dunia membuat kita harus mencurigai bahwa orang ini memang terlibat.
7 Goenawan Mohamad: mungkin Goenawan Mohamad atau GM tidak ikut saweran uang, tapi yang jelas dia menyediakan majalah miliknya, Tempo sebagai media pencitraan bagi Jokowi. Tempo adalah media pertama yang mempromosikan Jokowi secara masif. Termasuk mengorbitkan nama Jokowi sebagai walikota terbaik dengan dasar penetapan yang tidak ilmiah alias aspal.
8. CIA/USAid: USAid adalah lembaga samaran CIA yang tugasnya memberi dana kepada para pemberontak. Salah satu penerima dana dari CIA di Indonesia adalah Goenawan Mohamad, misalnya untuk mendirikan lembaga perlawanan terhadap orde baru USAid memberikan dana sebesar US 300.000 kepada Goenawan Mohamad untuk mendirikan Institut Studi Arus Informasi. Uang di atas belum termasuk uang sebesar US 26juta yang diterima GM dan teman-temannya sebagai dana perang melawan Orde Baru. Jauh sebelumnya pada masa orde lama, sebagaimana temuan Widjaja Herlambang dalam disertasinya Kekerasan Budaya Pasca 1965, Goenawan Mohamad juga menerima uang dari Amerika untuk melawan Lekra/komunis/PKI dengan membentuk Manifes Kebudayaan.
Keterlibatan Tempo dan GM dalam mempromosikan Jokowi membuktikan Amerika kemungkinan besar berada di belakang promosi gencar terhadap Jokowi, ditambah fakta Amerika Serikat telah begitu lancang menyatakan tidak suka melihat Prabowo menjadi presiden karena memilih Jokowi, memang mereka siapa berani menentukan pemimpin yang hendak dipilih bangsa ini?
Koruptor BLBI?
Menurut TM2000 koruptor BLBI ada di belakang Jokowi dan hal ini memang masuk akal mengingat mereka bisa melenggang bebas karena SKL yang diterbitkan pemerintahan Megawati. Koruptor BLBI dikoordinir James Riady dan Luhut B Panjaitan, diketahui menyumbang dana kampanye dan pemenangan Jokowi hingga ratusan dollar AS secara bertahap.
James Riady: belum ada bukti bahwa keluarga Riady membiayai Jokowi, namun fakta bahwa Jokowi telah dua kali hadir di SPH dan Rumah Sakit Siloam atas perintah James Riady menyebabkan kita patut curiga ada James Riady di belakang Jokowi. Apalagi faktanya penggusuran warga liar waduk pluit dan pembuatan taman waduk pluit “secara kebetulan” dilakukan pada saat Grup Usaha Lippo milik James Riady mau membangun sekolah mewah SPH, hotel bintang lima dan rumah sakit Siloam tepat di seberang Waduk Pluit, benar-benar tepat di seberang.
Keluarga Salim: faktanya detik.com tidak pernah memberitakan satu hal negatifpun tentang Jokowi, sekalipun saat itu ada isu negatif tentang Jokowi. Pemilik detik adalah Chaerul Tanjung yang juga merupakan proxy atau bawahan dari keluarga Salim yng mengurus sebagian harta mereka.
Puluhan konglomerat Indonesia di wakili oleh orang kepercayaan mereka, berkumpul di PANINI CAFE Setiabudi Plaza untuk mengumpulkan uang membantu pemenangan Jokowi. Mereka terdiri dari pemilik BCA, Rokok Jarum, Gudang Garam, berbagai bank nasional, organisasi dan paguyuban tionghoa dan lain – lain.
Adanya begitu banyak pihak di belakang Jokowi yang terkenal sebagai walikota Solo dan gubernur Jakarta boneka jelas mengkuatirkan, sebab kita tidak tahu apa kepentingan para cukong tersebut membiayai pencapresan Jokowi?
***
Siapa Sesungguhnya Handoko Joko Widodo (Jokowi) ?
Pasangan underdog ini (Jokowi-Ahok) tiba-tiba melejit begitu pesat diluar prediksi sejumlah pengamat/lembaga survei. Sederet slogan/jargon dalam sekejap mampu membius warga Jakarta. Melalui icon ‘Perubahan’, Kartu Sehat dan Pintar plus menebar kartu nama seketika dapat menghipnotis pemilih. Di tengah euphoria hasil quick-count lembaga survei, pasangan Jokowi-Ahok serasa di atas angin. Baik Jokowi maupun Ahok membungkus citra personalnya sedemikian rupa agar bisa meyakinkan pemilih berlatar etnik/suku tertentu di Jakarta.
Siapa sesungguhnya H. Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama/BTP?
Rumors yang menyebutkan nama depan Joko Widodo adalah Handoko sepertinya benar. Dan bukan seperti yang diwartakan atau disebut-sebut oleh timses atau para pendukungnya. Awalnya, saya tidak begitu percaya kepada isu gelap itu. Setelah dikonfirmasi memang begitu adanya. Informasi itu saya dapatkan dari orang dalam Keraton Kasunanan Surakarta Solo yang tidak ingin disebut namanya. Maklum saja, saat ini konflik di internal Keraton Kasunanan Surakarta tengah mencuat kembali.
“Nama aslinya itu Handoko Joko Widodo mas,” jawabnya saat saya ingin konfirmasi kebenaran isu tersebut. “Setahu saya, beliau itu mualaf,” ujarnya lagi. “Saya kurang tahu persis, apakah beliau sudah pergi haji atau belum. Saya juga kurang tahu apakah mualaf itu karena politik atau tidak,” sergahnya ketika saya tanya apakah benar hijrahnya Jokowi memeluk Islam disebabkan karena faktor politik atau tidak. Informasi ini saya gali ketika tengah berlibur ke Solo. Sebagian profil H. Joko Widodo mungkin sudah dapat dibaca di media-media mainstream. Hanya saja, saya ingin melihatnya dari perspektif yang berbeda. Sederhananya, bila inisial H merupakan Haji, dapatkah Jokowi membeberkan kepada konstituennya/pendukungnya/simpatisannya kapan beliau berangkat ke Mekkah?
Walikota Solo yang konon dilabeli ‘Obama van Java’ itu sangat lihai, lincah dan gesit mengubah persepsi masyarakat muslim Jakarta. Menyusup ke sejumlah tokoh dan kelompok-kelompok agamawan di Jakarta. Jokowi begitu piawai menyembunyikan identitasnya agar memunculkan kesan sebagai seorang muslim sejati. Sisi lain, mayoritas muslim di Jakarta memang tidak banyak yang mengetahui sepenuhnya rekam-jejak spiritual seorang Jokowi. Sebagaimana diketahui akar ke-Islaman yang tumbuh dan berkembang di Solo mayoritas berhaluan kepercayaan atau Islam garis keras (fundamentalis). Adapun kelompok-kelompok Islam yang berlatar moderat sangat langka pertumbuhannya. Percaya atau tidak, penggalan cerita itu dapat membuka persepsi kita tentang Jokowi.
Kita tidak menyoal perihal Jokowi memeluk Islam serta apapun haluan yang berkembang dalam Islam. Yang kita sesalkan adalah ketidakjujuran Jokowi. Saking cemasnya, Jokowi, atau timsesnya menuding sekelompok orang yang melayangkan isu mualaf, atau suara segelintir orang yang meragukan ke-Islaman Jokowi dianggap fitnah. Konon, penyembunyian identitas ini sengaja dilakukan agar Jokowi bisa leluasa menggandeng kelompok-kelompok Islam di Jakarta untuk kepentingan politik dirinya. Aktor utama yang membungkus rapih profile Jokowi adalah Kemenpera RI Djan Faridz. Sebagaimana diketahui, Djan Faridz berperan untuk menghimpun sekaligus memobilisasi kelompok-kelompok Islam di Jakarta guna memenangkan Jokowi-Ahok dalam pentas Pemilukada DKI Jakarta. Motif Djan Faridz sendiri dilatari oleh kepentingan bisnis agar bisa menguasai seluruh sektor bisnis di Jakarta, terutama sektor properti.
Rekam jejak Jokowi sebagai walikota Solo (Surakarta) bila disebut berhasil sangat relatif. Mengingat popularitas Jokowi di media berbanding terbalik dengan sejumlah fakta di lapangan. Di balik sanjungan dan pujian atas keberhasilannya, Walikota Solo Jokowi memiliki setumpuk pekerjaan rumah yang tidak (belum) terselesaikan. Apa sajakah itu? Mari kita bahas satu-persatu.
1) Kemacetan
Dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 559.318 ribu jiwa (BPS 2011), beberapa ruas jalan di kota Solo masih terjadi kemacetan. Celakanya, kepadatan arus lalu lintas menjadikan Jalan Slamet Riyadi Solo dikabarkan bakal naik level dari C (lancar) menjadi D (macet). Hal tersebut menyusul menurunnya kinerja atau level of service (LOS) akibat sering terjadinya kemacetan di salah satu jalan protokol di Kota Bengawan itu. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Solo, Sri Baskoro, level Jl Slamet Riyadi saat ini masuk pada level C, yaitu padat merayap. Menyusul adanya rencana pembangunan dua hotel di jalan tersebut, kini tengah dilakukan kajian terhadap level/status jalan itu. Ke depan, levelnya akan naik menjadi D, yaitu macet. Baskoro menjelaskan kondisi Jl Slamet Riyadi saat ini sudah cukup padat. “Kalau kenaikan jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang dulunya 7,5 persen, saat ini sudah melebihi angka itu,” kata Baskoro. Ia berharap agar ada terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemacetan, termasuk di Kota Solo.
Di kota kecil Solo saja Jokowi belum berhasil mengurai kemacetan, apalagi di Jakarta. Dengan jumah penduduk Jakarta yang mencapai 9.607.787 jiwa dan status khusus, serta kewenangan yang terbatas kita meragukan Jokowi bisa meretas kemacetan dalam waktu singkat.
2) Tata Kelola Pasar di Solo
Di media mainstream Jokowi disebut-sebut sebagai walikota terbaik, terutama dalam melokalisasi dan mengelola pasar tradisional. Benarkah demikian? Dibalik kesuksesan tersebut, program relokasi Jokowi terhadap PKL berbanding terbalik dengan program revitalisasi pasar tradisional.
Beberapa pedagang di Pasar Panggungrejo, Jebres nasibnya kian terpuruk akibat omset mereka yang terus merosot. Sebelum direlokasi rata-rata para pedagang mampu mendapat masukan sekitar Rp400.000 per hari. Kini, mereka mengaku hanya mendapat sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000. Kondisi Pasar Panggungerjo, Jebres, Solo semakin memprihatinkan. Sejak penyegelan terhadap 24 kios yang tidak ditempati oleh pedagang bulan Mei silam, kini belum ada perkembangan yang berarti. Dari 201 kios yang ada di pasar tersebut, hanya sekitar 40 kios yang secara rutin ditempati pedagang.
Pemkot Solo telah berjanji untuk memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sekarang masih berjualan di sepanjang Jalan KH Dewantoro untuk dimasukkan ke Pasar Panggungrejo. “Namun sekarang kenyataannya PKL di sana masih banyak. Salah satu faktor itulah yang membuat pasar ini sampai sekarang sepi pengunjung,” ujar Sukinah, salah satu pedagang di sana. Masalah lainnya, saat ini masih banyak pedagang yang belum mau membuka kiosnya secara rutin. “Padahal walikota sudah meminta, kios yang tutup segera dialihkan ke pedagang yang lain. Tapi sampai sekarang juga belum ada tindakan lebih lanjut,” tukas Sukinah.
Sukinah yang berdagang di lantai 3 meminta kepada Pemkot Solo untuk segera mengambil langkah yang konkret untuk mengatasi masalah tersebut. “Yang terpenting pedagang bisa laku seperti dulu lagi,” katanya. Selain Pasar Panggungrejo, Walikota Jokowi juga masih dihadapi persoalan revitalisasi Pasar Klewer. Hal ini menjadi perhatian kalangan DPRD Kota Solo. Menurut sejumlah anggota dewan, pro-kontra di antara pedagang Pasar Klewer, sebaiknya Pemkot Solo menyelesaikan lebih dulu. Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto meminta Pemkot masalah lebih dulu terkait rencana revitalisasi Pasar Klewer secara internal dengan kalangan pedagang pasar itu. Sebelum melaksanakan berbagai tahapan ataupun persiapan. Mengingat, rencana tersebut juga belum jelas dan detil hingga detik ini.
Sebelumnya, jajaran pengurus HPPK juga telah menyampaikan aspirasi mereka terkait rencana revitalisasi Pasar Klewer, kepada Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD. Ketua FPAN DPRD Kota Solo, Umar Hasyim menyatakan pihaknya segera menyampaikan aspirasi dan keluhan kalangan pedagang Pasar Klewer tersebut kepada Pemkot Solo agar bisa diperhatikan dan segera ditindak lanjuti.
3) Kemiskinan di Solo
Sebagai Walikota Solo, Jokowi juga tidak prestius dalam menekan jumlah penduduk miskin di Solo. Berdasarkan data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Solo, jumlah penduduk miskin di Solo setiap tahun mengalami kenaikan. Pada 2009 tercatat ada 107.00 jiwa, naik menjadi130 ribu jiwa pada 2011 atau meningkat sekitar empat persen. Berikut ini data kemiskinan di Solo.
Data penduduk miskin Kota Solo versi TKPKD
1. Tahun 2009: 107.000 jiwa
2. Tahun 2010: 125.000 jiwa
3. Tahun 2011: sekitar 130.000 jiwa
Peningkatan penduduk miskin
1. Dari tahun 2009 ke tahun 2010: 18.000 jiwa atau 16,8%
2. Dari tahun 2010 ke tahun 2011: 5.000 jiwa atau 4%
Kelurahan berpenduduk miskin paling banyak tahun 2010
1. Sudiroprajan, Jebres
2. Sangkrah, Pasar Kliwon
3. Kepatihan Wetan, Jebres
4. Semanggi, Pasar Kliwon
5. Ketelan, Banjarsari
4) Banjir dan Sampah di Solo
Jokowi juga belum berhasil menanggulangi bencana alam banjir yang setiap tahun merendam Kota Solo. Pada awal 2012 banjir di kota ini meluas hingga merendam 1.470 keluarga dengan ketinggian air 1 hingga 1,5 meter. Warga Kota Solo pun mengeluhkan soal sampah yang bakal menjadi bom waktu, karena hingga kini di kota Solo hanya ada satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang usianya sudah mencapai dua tahun dan dikhawatirkan tak mampu menampung sampah warga yang terus menumpuk.
Saking tak bisa ditangani dengan baik, luapan air juga merendam rumah Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo di Kampung Badran, Kelurahan Pucangsawit, Solo. Yang lokasinya tak jauh dari kawasan Bengawan Solo. Akibat kebanjiran, kelaurga Rudy terpaksa mengungsi di kantor percetakan milik salah seorang anaknya. Kantor tersebut tak jauh dari rumahnya namun lokasinya lebih tinggi sehingga aman dari luapan banjir.
Luapan air dilaporkan telah merambah pula di kawasan-kawasan yang selama ini cukup aman dari banjir. Kawasan sekitar kampus UNS dilaporkan juga tergenang air. Ribuan warga telah meninggalkan rumahnya untuk mengungsi di berbagai tempat yang aman.
5) Praktik Good Governance Jokowi Gagal
Praktik good governance (tata kelola pemerintahan yang bersih) di Kota Solo yang masih dijabat Jokowi jauh dari aspek keberhasilan. Data dari KP2KKN Propinsi Jateng, pada 2010 Kota Solo menempati urutan ke-empat di Jawa Tengah. Kemampuannya memainkan isu melalui media massa, menutupi beberapa kekurangannya selama menjadi Walikota Solo. Mantan Ketua Komisi E DPRD Kota Surakarta, Heru S Notonegoro membeberkan, dari sisi manajemen kepemimpinan dan penataan kota, sebetulnya masih banyak yang perlu dibenahi, dan Jokowi masih jauh bila disebut berhasil. Dia mencontohkan kasus pemadaman listrik jalanan Kota Solo selama beberapa malam pada akhir 2011 lalu. Ini terjadi karena Pemkot Solo menunggak pembayaran pajak penerangan jalan umum sebesar Rp9 miliar adalah contoh ketidakberesan menajemen Pemkot Solo. “Padahal rakyat sudah membayarnya lunas,” ujar Heru seperti dilansir dari detik.com, Kamis (5/4/2012).
Selain itu sistem manajemen informasi dan akses publik terhadap data dan informasi yang ada di Pemkot Surakarta masih sulit diakses, padahal UU KIP (keterbukaan informasi publik) telah menjamin hak-hak rakyat atas informasi. Persoalan lain, lanjut Heru kepada detik, adalah banyak perda yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. “Perda Parkir, Perda tentang pajak dan restoran, juga Perda tentang iklan maupun hiburan, hampir semuanya belum berjalan maksimal. Begitu pula proyek citywalk dan Galabo adalah proyek miliaran rupiah yang gagal,” papar Heru.
Sebelumnya, kalangan DPRD juga menyoroti sejumlah ide, program serta proyek Jokowi yang belum terselesaikan atau bahkan tidak terealisasi. F-PKS DPRD Kota Surakarta mempertanyakan kelanjutan berbagai ide serta program Jokowi, di antaranya citywalk, bus tingkat Werkudara, kereta uap Jaladara hingga railbus Batara Kresna. F-PKS DPRD Kota Surakarta melihat ada indikasi proyek-proyek tersebut belum dipersiapkan secara matang dan dimaksudkan untuk jangka panjang tidak hanya sekadar mode. Sedangkan F-PD mempersoalkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2011. Yakni, berdasarkan LKPJ 2011 dikatakan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Solo tahun 2011 mencapai 18 persen. Namun faktanya, banyak RTH yang kondisinya terbengkalai atau tidak terawat.
6) Jokowi Gagal Sebagai Tokoh Pengayom?
Pendekatan humanis yang dilakukan Jokowi kepada warganya, ternyata belum terlalu jitu untuk menghindari terjadi gesekan di Kota Solo. Awal Mei 2012 lalu contohnya. Dua kelompok massa terlibat bentrok di Jalan RE Martadinata Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah yang menyebabkan dua korban luka terkena sabetan pedang. Menurut pantauan di Jalan RE Martadinata Gandekan Solo, ribuan kelompok ormas mendatangi daerah Kampung Sewu dan Gandekan dengan berjalan kaki. Mereka membawa senjata tajam, batang besi, ketapel dan tongkat pemukul, melintas di Jalan Tanggul dan memutar melalui RE Martadinata, seperti yang dilansir Antara News.
Sejumlah orang dari kelompok ormas, sebagian bersenjata tajam, masuk di gang Bangunharjo RT 1 RW 9, Gandekan dan langsung membacok korban, Ngadiman (60)-seorang tukang bengkel sepeda yang sedang duduk-duduk. Ngadiman terkena sabetan dari kelompok Ormas itu, terluka di kepala dan tangannya. Korban lainya, Haris, warga sekitar, tiga jarinya putus diduga terkena sabetan pedang dari kelompok Ormas. Kedatangan kelompok Ormas tersebut membuat Kampung Sewu dan Gandekan cukup mencekam terutama di Jalan RE Martadinata. Toko-toko di sepanjang jalan itu tutup, karena khawatir akan terjadi bentrok antara kedua kelompok tersebut.
Dari enam aspek tersebut, kita dapat menilai rekam jejaknya dan siapa sesungguhnya Jokowi.
***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar